Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat mendapat tekanan ekonomi yang sangat besar dan masif. Indonesia mengalami efek domino yang sangat berat, dimana kesehatan memukul sosial, sosial memukul ekonomi dan ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank dan non bank.

Untuk menangkal shock akibat covid-19, kebijakan extraordinary pun dilakukan Pemerintah dalam mengurangi dampak akibat penyebaran virus asal Wuhan, China ini di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (PERPPU 1/2020) yang baru saja disahkan pada bulan April 2020. Lahirnnya Perppu ini sebagai bentuk kesadaran dari pemerintah akan dampak kerusakan akibat pandemic covid-19 akan sangat massif ke depannya. Untuk itu, kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan Keuangan Negara akan dilakukan ke depan.

Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan Peraturan   Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tenteng Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan yang besarannya Rp.600.000/bulan yang akan di salurkan kepada peserta yang terdaftar sebagai peserta BPJS Tenagakerja masa kepesertaan sampai Juni, dengan adanya bantuan ini pemerintah berharap masyarakat terutama para pekerja bisa meningkatkan daya beli, sehingga perekonomian Negara bisa stabil, di lain itu untuk pekerja yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Tenagakerja pemerintah telah menyediakan bantuan yakni berupa bantuan kartu Prakerja, dengan kartu Prakerja diharapkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja diperusahaannya akibat dampak krisis yang diakaibatkan covid-19 bisa tetap menjaga daya beli dan mendapatkan pemasukan. 

program bantuan BPJS Tenagakerja ini sudah berjalan mulai bulan Juni untuk tahap Pertama, Kemenaker sudah mencairkan subsidi upah tahap pertama sebesar Rp1,2 juta per penerima dari total Rp2,4 juta per penerima pada akhir Agustus lalu , dan sampai sekarang sudah masuk ke tahap kedua dan direncanakan ada 3 juta penerima yang akan mendapatkan bantuan tersebut, total untuk tahun ini ada 17,5 juta pekerja yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

diharapkan dari bantuan pemerintah tersebut perekonomian masyarakat akan kembali normal, sehingga perputaran ekonomi negara bisa stabil.

MITRA KAMI