UKM di Indonesia 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapantenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisisekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil danMenengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkaliterabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing denganunit usaha lainnya.Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupunmasyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM.Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disampingmengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Perkembangan UKM di Indonesia

Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu diingatdalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkahyang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. PihakUKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-samadengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjamanatau penetapan kebijakan perbankan.Saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru tahun 2020. Tahun 2020 adalah masa yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun tersebut akan terwujud apa yang dimimpikan para pemimpinASEAN yang tertuang dalam Bali Concord II. Suatu komunitas ekonomi ASEAN, yang peredaran produk-produk barang dan jasanya tidak lagi dibatasi batas negara, akan terwujud.Kondisi ini membawa sisi positif sekaligus negatif bagi UKM. Menjadi positif apabila produkdan jasa UKM mampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara-negara ASEAN lainnya,namun akan menjadi negatif apabila sebaliknya. Untuk itu, kiranya penting bila pemerintahmendesain program yang jelas dan tepat sasaran serta mencanangkan penciptaan 20 juta UKMsebagai program nasional.

 

 

Problematika yang Dihadapi UMKM

 Timbulnya beragam permasalahan sangat berkaitan erat dengan keberadaan pendamping atau fasilitator dalam mendampingi UMKM. Minimnya bimbingan menjadikan UMKM sulit untuk berkembang karena faktor-faktor tersebut diatas. Dengan kata lain, kemajuan UMKM sangat ditentukan oleh besar kecilnya peran pendamping di lapangan.   Berdasarkan pengamatan dan penglaman dalam memberikan konsultasi atau pendampingan, terdapat beberapa jenis kendala atau permasalahan yang sering dikeluhkan oleh UMKM, yaitu: Kualitas sumber daya manusia UMKM yang masih rendah serta minimnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha dan tenaga kerja. Hal tersebut juga  tampak pada ketidakmampuan mereka dalam hal manajemen usaha, terutama dalam hal tata tertib pencatatan / pembukuan.  Banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Sebagian UMKM juga kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam proses pengurusannya. Kurangnya inovasi produk. UMKM dinilai masih kurang menguasai teknologi, manajemen, informasi dan pasar. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relatif besar, apalagi jika dikelola secara mandiri. UMKM juga masih menghadapi kendala dalam hal  akses modal dan pendanaan. Akibatnya, UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing. Sebagian besar UMKM belum cukup tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank). Sehingga tidak sedikit dari UMKM terpaksa memanfaatkan jasa lembaga keuangan mikro yang tradisional -meskipun dengan beban dan resiko yang cukup memberatkan- demi mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Kurangnya tenaga pendamping di lapangan menyebabkan banyak UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi dan pendampingan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan kehadiran lembaga pengembangan bisnis untuk memfasilitasi pelaku UMKM dan memberikan layanan sesuai kebutuhan mereka. Upaya untuk Pengembangan UMKM         Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka ke depan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif         Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. Bantuan Permodalan Pemerintah Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sector jasa financial formal, sektor jasa financial informal, skema penjaminan, leasing dana modal ventura. Pembiayaan untuk UMKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro Bank antara lain, BRI unit desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sampai saat ini BRI memiliki sekitar 4.000 unit tersebar di seluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit melayani UMKM. Untuk itu perlu mendorong pengembangan LKM, yang harus dilakukan sekarang ini adalah bagaimana mendorong pengembangan LKM ini berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non kpperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya. Perlindungan Usaha Jenis-jenis Usaha Tertentu Perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution). Pengembangan Kemitraan Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Pelatihan Pemerintah Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usaha. Di samping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. Membentuk Lembaga Khusus Membentuk lembaga khusus perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM. *** Munculnya berbagai permasalahan dalam mengelola sebuah usaha hendaknya dijadikan sarana pembelajaran untuk menemukan solusi terbaik. Tidak satupun UMKM yang tidak mengalami kendala dalam pertumbuhannya. Akan tetapi setiap kendala hendaknya dijadikan tantangan untuk melakukan perbaikan dalam semua aspek manajemen di dalamnya.  Diharapkan bagi para pembaca, terutama mahasiswa untuk bisa mengerti lebih dalam lagi mengenai Usaha kecil dan Menengah karena dengan adanya pemahaman yang lebih akan mendorong kita untuk mengembangkan dan memajukan UMKM di Indonesia. Karena dengan kemajuan UMKM di Indonesia, dapat mengengurangi kemiskinan serta majunya perekonomian Indonesia

 

Sangat penting bagi perusahaan kecil dan menengah untuk menggunakan software akuntansi pada pembukuannya karena akan berkontribusi positif.

Kita mungkin sering menemui terutama pada usaha home industry, perusahaan-perusahaan kecil atau menengah yang tak menggunakan software akuntansi untuk mencatat pembukuannya. Cara tradisional pencatatan keuangan secara manual masih sering digunakan karena kurangnya SDM yang memahami sistem komputerisasai pada badan-badan usaha kecil tersebut. Bahkan yang lebih parah ada perusahaan yang tak memiliki sistem pembukuan sama sekali sejak puluhan tahun mulai berdirinya usaha tersebut. Padahal hal ini dapat menjadi salah satu penghambat dalam perkembangan usaha yang bersangkutan.

Pembukuan keuangan atau sistem akuntansi pada perusahaan dalam skala terkecil sekalipun mutlak dibutuhkan walaupun banyak pengusaha konvensional menganggapnya sebagai hal yang merepotkan. Pembukuan baik secara sederhana atau pun dengan menggunakan software akuntansi seharusnya tak perlu menjadi hal yang membebani karena catatan inilah yang dapat menjadi bukti tentang aktifitas perusahaan juga sebagai informasi keberlangsungan kegiatan kepada pemerintah. 

Manfaat lain dari pembuatan pembukuan adalah, memudahkan jalannya bisnis, sebagai dasar untuk melakukan analisis perkembangan bisnis, memudahkan kita untuk meyakinkan pihak lain bila ingin menjalin kerja sama dan kemitraan, membuktikan kredibilitas perusahaan dalam pengajuan kredit, dan masih banyak lagi. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan pembukuan dan wajib dilaksanakan adalah berkenaan dengan:  

1.  Pembukuan tentang pengeluaran dan pemasukan uang.

2.  Pembukuan tentang arus kas.

3.  Pembukuan tentang pengeluaran dan pemasukan barang.

4.  Stok barang.

5.  Pembukuan inventaris perusahaan (pembukuan harta tetap).

6.  Penyusunan laba rugi dan neraca.

Beberapa UKM yang berhasil mengembangkan usahanya menjadi skala yang lebih besar telah membuktikan bahwa kekurangan-kekurangan UKM ternyata dapat dipecahkan dengan menggunakan sistem informasi dengan komputerisasi. Untuk dapat merealisasikan hal ini tentu dibutuhkan pengaplikasian software akuntansi sebagai sarana untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat menggunakan fasilitas berbasis teknologi canggih ini dibutuhkan SDM yang mumpuni dan salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan training untuk meningkatkan skill yang bersangkutan.

Di tanah air sendiri telah tersedia berbagai perangkat lunak akuntansi yang diciptakan oleh programer-programer lokal. Meskipun buatan dalam negeri tetapi perangkat lunak tersebut telah mampu mengadopsi software akuntansi standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan fitur-fitur yang telah disesuaikan, sebenarnya harga perangkat lunak ini masih cukup bisa dijangkau oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Sayangnya hingga saat ini aplikasi perangkat lunak ini masih terbatas pada badan usaha kecil yang berlokasi di wilayah perkotaan.

Jenis software akuntansi yang cukup populer di kalangan perusahaan kecil dan menengah di tanah air adalah Accurate Accounting Software, Zahir Accounting dan MYOB Asia. Penggunaan perangkat lunak keuangan ini terbukti telah memiliki kontribusi pada perkembangan bisnis secara signifikan. Hal yang sama berlaku pula pada organisasi yang menggunakan software-software ini, yaitu terjadi kemajuan yang drastis. 

Pembelian perangkat lunak ini hendaknya tak dianggap sebagai pemborosan melainkan investasi dalam bidang adopsi teknologi informasi demi peningkatan efisiensi dan menambah efektifitas sehingga memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perusahaan. Dengan fasilitas berbasis teknologi canggih ini setiap saat staf keuangan akan dapat dengan mudah memeriksa jumlah stok, order barang, penawaran, hutang, piutang, open invoice dan data-data akunting lainnya.

Memiliki informasi tentang data-data keuangan yang akurat, cepat, dan tepat sangat penting bagi badan usaha kecil dan menengah demi melakukan analisis terhadap performa perusahaan. Perkembangan perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai transaksi yang semakin meningkat dan pertambahan aset adalah faktor-faktor yang menyebabkan semakin mendesaknya keharusan penggunaan software akuntansi di kalangan perusahaan kecil. 

Meskipun hal ini memang tak mudah diterapkan karena diperlukan skill khusus dari pekerjaan yang terbiasa dilakukan secara manual menjadi sistem yang otomatis dan menggunakan perangkat komputer. Ketidaknyamanan inilah yang sering menjadi penyebab keengganan para pengusaha untuk berinvestasi pada fasilitas berteknologi tinggi ini.

Dari uraian singkat di atas dapat kita simpulkan bahwa pembukuan dengan software akuntansi sifatnya sangat mendesak pada badan usaha kecil dan menengah. Selain itu penerapan perangkat lunak ini akan memberi dampak positif bagi perkembangan perusahaan apalagi bila nilai transaksi perusahaan telah semakin besar.

 

Manfaat External Audit Dalam Perusahaan

Kegiatan audit baik internal maupun external audit sangat penting bagi perusahaan yang bersangkutan, tetapi sebelum mengulasnya lebih jauh sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksternal audit tersebut. Audit eksternal ini dapat dikatakan sebagai review atas laporan keuangan atau entitas pada perusahaan atau pemerintah yang dilakukan oleh tenaga profesional dan independen atau tidak ada sangkut-pautnya dengan perusahaan yang terkait. 

External audit ini sangat berperan dalam pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan dan pemerintah karena dikerjakan oleh tenaga profesional di luar perusahaan tersebut sehingga diharapkan bahwa penilaiannya obyektif. Pada umumnya perusahaan melakukan audit eksternal ini secara teratur sementara bagi pemerintah pada umumnya dilakukan dalam jangka waktu tahunan. Pada perusahaan audit eksternal ini difokuskan terhadap evaluasi trend dan identifikasi, juga peristiwa yang tak dapat dikontrol oleh perusahaan. 

Peristiwa-peristiwa tersebut seperti misalnya kenaikan jumlah penduduk yang berusia lanjut, pergeseran populasi, fluktuasi pasar saham, bencana alam, dan lain sebagainya. Audit eksternal juga mengungkapkan potensi dan ancaman utama yang harus dihadapi oleh perusahaan sehingga manajer bisa merancang metode agar perusahaan tetap dapat menghasilkan keuntungan dan sebisa mungkin menghindari efek buruk dari tantangan tersebut. Berikut ini adalah karakter dari eksternal audit.

1.  Dikerjakan oleh tenaga profesional atau eksternal auditor dari Kantor Akuntan Publik yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan.

2.  Auditor adalah pihak yang independen dan mengambil keputusan secara obyektif.

3.  Tujuan dari pemeriksaan oleh auditor ini adalah memberikan penilaian tentang wajar atau tidaknya laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan.

4.  Hal-hal yang kemudian dilaporkan oleh auditor adalah pendapatnya mengenai laporan keuangan dan management letter. Management letter tersebut merupakan pemberitahuan kepada pihak manajemen perusahaan tentang berbagai kelemahan dalam pengendalian intern perusahaan sekaligus solusi untuk mengatasi permasalahan ini.

5.  Dalam menjalankan external audit ini seluruhnya harus disesuaikan dengan pedoman Standar Profesional Akuntan Publik yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

6.  Dalam memeriksa laporan keuangan tidak dilakukan pada keseluruhan laporan keuangan melainkan dengan sistem sampling. Selain untuk menghemat waktu bila dilakukan secara keseluruhan maka audit fee yang dibebankan kepada perusahaan akan terlalu tinggi,

7.  Penanggung jawab dari audit eksternal adalah seorang Akuntan Publik yang memiliki Registered Public Accountant atau Akuntan Publik yang terdaftar.

8.  Atas jasanya tersebut eksternal auditor akan mendapatkan audit fee.

9.  Sebelum laporan diserahkan, auditor sebelumnya harus meminta Client Representation Letter atau Surat Pernyataan Klien.

10.            10. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh auditor eksternal adalah kesalahan-kesalahan material yang akan berdampak terhadap kewajaran pada laporan keuangan.

Syarat auditor eksternal

1.  Setiap auditor harus mempunyai background pendidikan dan pengalaman kerja dalam bidang keuangan dan akuntansi, juga perpajakan, komputer, dan manajemen.

2.  Auditor external audit sebelumnya harus membuat audit plan atau rencana pemeriksaan dan audit program atau program pemeriksaan dalam bentuk tertulis.

3.  Seluruh prosedur dan hasil pemeriksaan harus didokumentasikan secara komplit dan jelas dalam audit working papers atau kertas kerja pemeriksaan.    

4.  Setiap auditor juga harus memiliki audit manual sebagai patokan dalam menjalankan pemeriksaannya. Selain itu yang bersangkutan juga harus memiliki sistem pengendali mutu dan kode etik.

Saat melakukan external audit idealnya sebanyak mungkin manajer dan karyawan dilibatkan. Setelah itu auditor akan mengumpulkan intelijen kompetitif dan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan trend ekonomi, teknologi, budaya, dan sosial dari berbagai sumber. Tahapan terakhir adalah melakukan analisa  dan identifikasi informasi untuk mendapatkan data mengenai potensi dan tantangan perusahaan. 

Sebagaimana yang tadi telah disinggung, external audit bertujuan untuk merancang sebuah daftar terbatas dari potensi yang bisa menguntungkan dan ancaman yang selayaknya dihindari. Yang dimaksud dengan terbatas di sini secara ringkas adalah mengidentifikasi variabel-variabel penting mencakup reaksi berupa pemecahan masalah. Jadi audit ini tak dimaksudkan untuk mengembangkan daftar yang menyeluruh secara detail tentang setiap aspek yang dapat berdampak pada bisnis perusahaan. 

Dengan demikian dapat diketahui potensi-potensi sekaligus ancaraman-ancaman terhadap perusahaan sehingga pihak manajemen dapat bersiap-siap dengan merumuskan formula untuk memperkecil akibat dari ancaman dan memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Post by artikel dyn.

 

"Saat Terhutang PPh 23"

Ternyata masih ada seorang rekan yang masih bingung dengan penentuan saat terutang PPh 23 sehingga rekan tersebut salah mentapkan tanggal pada bukti potong. Artikel ini bermaksud menjawab kebingungan rekan saya itu agar lebih baik dalam melakukan pemotongan PPh 23.

Seperti yang diketahui bersama bahwa PPh Pasal 23 adalah Pajak atas penghasilan yang berasal dari Modal, Bunga, Royalti, Penyelenggaran Jasa, atau kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 ini disebutkan bahwa "Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan..."

Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-­Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:

a.   dibayarkannya penghasilan;
b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Saat terutangnya penghasilan antara lain :

1.  Pada saat jatuh tempo, seperti : bunga dan sewa; (cash basis)

2.  Saat tersedia untuk dibayarkan, seperti : gaji dan dividen; (dicadangkan untuk dibayarkan)

3.  Saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur, seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya; (saat terutang / accrual basis)

Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan"

a.   untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.

a.   untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23/26 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

UU Nomor 36 Tahun 2008 lebih mempertegas dan mengatur "suatu celah" yang selama ini belum terantisipasi. Selama ini Wajib Pajak mengatakan bahwa saat terutangnya penghasilan adalah pada saat dibayarkan secara kas atau saat di-accrue sebagai biaya oleh pihak pembayar penghasilan. Sedangkan jika penghasilan tersebut tidak pernah dibayarkan secara cash atau dibebankan sebagai biaya (hanya ada kontrak bahwa terjadi transaksi, maka Wajib Pajak selalu berkelit bahwa hal ini tidak termasuk saat terutangnya PPh Pasal 23.


Maka dengan adanya ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 ini, atas transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23, akan terutang PPh juga apabila atas transaksi tersebut telah disediakan untuk dibayarkan. Jadi ketentuan mengenai saat terutang PPh Pasal 23 menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 ini lebih lengkap karena menambahkan 1 ketentuan saat terutang yang tidak diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2000.

Categories: PajakPajak PenghasilanPemotongan PPh Pasal 23PPhPPh Pasal 23Saat Terutangnya PPh 23

 

Pajak Penghasilan Pasal 21 
merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan  kegiatan.

Pemotongan PPh pasal 21
antara lain Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI, Perusahaan dan bentuk usaha tetap, Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, Penyelenggara kegiatan.


Penghasilan apa saja yang dipotong PPh Pasal 21 : 

  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang  sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
  • Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
  • Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
  • Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, 
  • Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

  • Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
  • Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
  • Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
  • zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
  • Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Psl 3(1) UU PPh). Ketentuannya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

  • Pegawai tetap.
  • Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis.
  • Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
  • Penerima honorarium.
  • Penerima upah.
  • Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris).
  • Peserta Kegiatan.

Penerima Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 

  • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan  syara bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya  tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  • Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2 ) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.

Formula penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara umum:

Perhitungan PPh Pasal 21

 

Penghasilan bruto

= xxxxx

Pengurang :

a. Biaya jabatan

b. Iuran pensiun

c. Jamsostek

= (xxxxx)

Penghasilan netto

= xxxxxx

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

= (xxxxx)

Penghasilan kena pajak (PKP)

= xxxxxx

Setelah dikenakan Tarif progressive pajak (5%,10% dst),diperoleh PPh Pasal 21 terutang

= xxxxxx

Terdapat 3 metode pemotongan pajak PPh pasal 21  dalam Tax Payroll Methodsebagai berikut :

1.  Net Method

Pemotong pajak (perusahaan) menanggung pajak karyawannya.

2.  Gross Method

Karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

3.  Gross-Up Method

Pemotong pajak (perusahaan) memberikan Tunjangan Pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan, tujuan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode ini adalah untuk menyamakan jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah tunjungan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Contoh aplikasi penggunaan metode Gross-up

Penghasilan

= Y

Tunjangan Pajak (misalkan)

= 1,000

Total penghasilan bruto

= Y+ 1,000

Pengurang :

a. Biaya jabatan

b. Iuran pensiun

c. Jamsostek

= (xxxxx)

Penghasilan netto

= xxxxxx

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

= (xxxxx)

Penghasilan kena pajak (PKP)

= xxxxxx

Setelah dikenakan Tarif progressive pajak (5%,10% dst),diperoleh PPh Pasal 21 terutang

= 1,000

Copy by ngoprek pajak.com

 

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia, maka peran uang dalam kehidupan juga semakin bertambah. Bersamaan dengan hal tersebut, penggunaan ilmu keuangan dalam membantu perencanaan hidup juga ikut makin membesar. Bagi sebagian orang, perencanaan keuangan adalah sesuatu yang bisa menyulitkan dirinya, karena ketidaktahuannya mengenai bidang ini. Berdasar dari masalah tersebut, disinilah peran dari seorang konsultan keuangan diperlukan.

Konsultan keuangan adalah, tugas seorang yang ahli di bidang ekonomi dalam mengurus arus kas masuk dan keluar guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tidak hanya itu, ibarat seorang dokter yang memeriksa pasiennya, seorang konsultan keuangan juga harus dapat membantu mendeteksi kesehatan keuangan para kliennya, termasuk memberikan solusi mengenai masalah keuangan yang mereka alami. Karena itu, fungsi dari pekerjaan ini adalah untuk membantu klien mencapai target yang diharapkan, baik berupa saran pembelian aset investasi, memberikan gambaran situasi makro pada klien, mempersiapkan masa tua yang bebas dari utang, hidup sejahtera, dan mengajari pengelolaan keuangan yang baik.

Memang, untuk menguasai masalah keuangan secara otodidak, diperlukan waktu yang tidak sedikit karena kita mesti melakukan riset. Namun, selama masih memiliki waktu luang, lebih baik itu semua lakukan sendiri. Khususnya yang berkaitan dengan masalah manajemen keuangan pribadi.

Namun, lain halnya bagi orang-orang yang sudah masuk kategori mapan dari segi usia dan harta. Dengan waktu luang yang mungkin makin sedikit, biasanya mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk merencanakan keuangannya. Kalau dalam kondisi seperti ini, peran konsultan keuangan tentu akan sangat bermanfaat. lebih baik perhatikan hal-hal di bawah ini:

1.  Kenali kebutuhan diri sendiri
Sebelum menggunakan jasa perencana keuangan, kenali dulu kebutuhan keuangan dan lihat tujuan penggunaannya. Karena setiap konsultan memiliki spesifikasi sendiri, sehingga sangatlah penting untuk memilih orang yang memiliki latar belakang tepat.

2.  Bicarakan terlebih dulu
Ada baiknya bicarakan dulu penggunaan konsultan keuangan ini pada keluarga sendiri. Sebab pada dasarnya, orang terdekatlah yang lebih mengerti kebutuhan Anda dan orang terdekat dibanding orang lain.

3.  Perhatikan sertifikatnya
Dalam menjalankan tugasnya, biasanya seorang konsultan keuangan sudah memiliki sertifikat dari suatu lembaga keuangan. Karena itulah, pilihlah konsultan yang mendapat sertifikat dari lembaga terpercaya ya.

4.  Lakukan wawancara
Sebelum menjalin kerjasama dengan seorang konsultan keuangan, janganlah ragu untuk melakukan wawancara dengannya. Dari hasil wawancara ini, dia akan memberikan jawaban yang mungkin bisa memberikan gambaran apakah dirinya tepat atau tidak dijadikan perencana keuangan Anda.

 

5.  Tanyakan cara pembayaran
Karena menggunakan jasa seseorang, maka tentunya wajib bagi kita untuk membayar mereka. Cari tahu apakah pembayarannya melalui sistem komisi,flat fee berdasarkan jam kerja, atau melalui persentasi pembagian laba melalui aset yang diinvestasikan.

Namun, tetap saja, meski sudah menggunakan konsultan keuangan, sebaiknya kita juga harus mengetahui kebutuhan paling mendasar diri sendiri. Jangan sampai mereka menjadi mendikte kita karena masalah itu.

Konsultan keuangan, seperti halnya akuntan atau pengacara, harus terakreditasi oleh institusi profesi, seperti Institut Perencana Keuangan Hong Kong dan Asosiasi Perencanaan Keuangan Singapura, misalnya. Institusi-institusi ini menetapkan standar etika profesi dan menyediakan informasi untuk konsumen. Mereka bisa membantu menemukan perencana keuangan paling tepat.

Di beberapa negara, di mana perencanaan keuangan untuk pasar luas baru mulai berkembang, sejumlah konsultan tidak mematok biaya untuk jasa mereka, melainkan meraup komisi dari produk dan layanan yang beli. Kalaupun mereka mematok biaya jasa, besarnya tergantung kompleksitas situasi dan tujuan keuangan. Periksalah lewat institusi profesi, berapa tarif konsultan keuangan yang wajar di kota atau negara.

Terakhir, luangkan waktu untuk mewawancarai beberapa orang konsultan keuangan. Temukan orang yang membuat nyaman berdiskusi dengannya. Pilih orang yang Anda bisa percayai. Lagipula,  akan berbagi dengannya informasi sangat pribadi dan rahasia dan hingga tingkat tertentu, demi membaiknya keuangan saat ini maupun kelak.

Profesi Akuntan Publik adalah salah satu profesi yang ada di Indonesia. Suatu profesi adalah suatu lingkungan pekerjaan dalam masyarakat yang memerlukan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan. UU No. 34 tahun 1954 mengatur syarat-syarat kecakapan dan kewenangan setiap orang yang terjun dalam profesi akuntan publik, yaitu:

1.  Akuntan harus sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri atau mempunyai ijazah yang disamakan. Pertimbangan persamaan ini berada di tangan Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan.

2.  Akuntan tersebut harus mendaftar dalam register Negara yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan dan memperoleh izin menggunakan gelar akuntan dari departemen tersebut.

3.  Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntan, biro akuntan, atau nama lain yang memuat nama akuntan atau akuntansi hanya diizinkan jika pemimpin kantor atau biro tersebut dipegang oleh seseorang atau beberapa orang akuntan.

Banyak yang memiliki gagasan bahwa konsultasi dalam akuntansi berarti menyediakan solusi pengurangan pajak berdasarkan aturan perpajakan yang sesuai. Manajer proyek perlu keahlian konsultan akuntansi. Deskripsi pekerjaan sering sesuai dengan mereka yang telah berpengetahuan luas keterampilan dalam berbagai aspek dan disiplin.

Mendefinisikan Peran Konsultan sebagai Ahli Akuntansi

Peran Cetified Public Accountants (CPA) hari ini sangat berbeda dari pajak solusi penyedia sederhana sebelumnya. Sedikit yang menyadari bahwa profesi ini telah berubah dalam lingkungan yang sebagian besar dengan komputerisasi. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menentukan jenis layanan yang baik dan diharapkan dari profesional akuntansi.

Pada dasarnya, keterampilan dan kompetensi para CPA biasanya dimanfaatkan untuk tugas manajemen proyek untuk mengembangkan sistem bisnis yang sehat. Tujuannya tidak hanya untuk mengotomatisasi tetapi untuk menciptakan sebuah sistem otomatis yang dapat membawa peningkatan efisiensi dalam operasi bisnis. Pada titik ini, jelas bahwa pekerjaan sebagian besar perlu memberitahukan pengetahuan tentang prosedur akuntansi dan metode, yang programmer gunakan sebagai dasar untuk algoritma.

Berikut adalah beberapa contoh tanggung jawab utama dari CPA dalam kapasitasnya sebagai konsultan:

  • Evaluasi penerapan kebijakan akuntansi teknis dalam kaitannya dengan ukuran dan bisnis klien.

Sebuah contoh yang baik dari kebijakan teknis yang akan tergantung pada sifat, ukuran, dan jenis industri bisnis adalah adopsi POS (Point of Sale) solusi untuk metode perpectual persediaan yang bertentangan dengan persediaan periodik tradisional.

Beberapa pemilik bisnis mungkin menganggap sistem persediaan perpectual sebagai ukuran pengendalian internal definitif dalam mengendalikan barang-barang mereka untuk dijual kembali. Sebelum menyelesaikan keputusan bisnis, tanggung jawab akuntan sebagai penasihat adalah untuk memberikan pemilik dengan pembenaran mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian solusi POS dalam kaitannya dengan alam dan set-up bisnis. Penjelasan harus membicarakan tidak hanya proses mengotomatisasi sistem persediaan tetapi juga pada kemampuan entitas untuk pulih dan keuntungan dari biaya investasi sumber daya lebih dari seluruh sistem pencatatan semua transaksi terkait lainnya pada titik penjualan.

  • Melakukan penilaian terhadap sistem akuntansi yang diusulkan, dalam hal dampak keuangan dan operasional.

Pekerjaan mensyaratkan menguji dampak dan efek dari setiap kebijakan teknis yang diusulkan. Sebagai contoh yang dikutip sebelumnya, penerapan metode persediaan perpetual harus dievaluasi erat terhadap sumber daya klien, kegiatan usaha, tenaga kerja pelengkap, dan faktor-faktor yang sama yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pendapatan ketika beroperasi secara berkelanjutan.

Dalam sebuah perusahaan ritel skala besar, metode persediaan perpectual sangat layak, karena sangat cepat memonitor gerakan barang. Namun, ini akan menunjukkan kemungkinan penurunan atau perpindahan tenaga kerja khususnya di bagian administrasi, karena sistem akan otomatis fungsi perekaman penjualan lainnya yang terkait. Tak perlu dikatakan, pengurangan tenaga kerja harus benar-benar diperhatikan untuk menghindari dampak serius.

  • Memberikan informasi data akuntansi yang diperlukan, laporan yang akan dihasilkan, dan dokumen sumber yang akan diproses dan diakui oleh sistem komputerisasi akuntansi.

CPA memberikan wawasan tentang bagaimana dokumen sumber yang digunakan untuk memberikan data aliran transaksi bisnis. Informasi yang diberikan harus mencakup isu-isu yang berkaitan dengan pemantauan secara real time, fitur kontrol, dan penelusuran transaksi tercatat, termasuk indeks yang berfungsi sebagai link mereka. Aspek lain untuk merekomendasikan adalah soal membatasi ketersediaan data antar pengguna yang berbeda. Tujuan utamanya adalah datang dengan solusi praktis untuk penyimpanan data dan menggunakan mereka untuk tujuan fungsional, reportorial dan audit.

  • Memberikan bantuan dalam menciptakan sistem bisnis keseluruhan yang dilengkapi dengan langkah-langkah pengendalian internal.

Akuntan harus melakukan tes dan analisis yang akan mengidentifikasi titik-titik kritis dalam sistem seluruh bisnis yang sedang dikembangkan untuk klien. Dengan begitu, kelemahan dalam sistem pengendalian intern dapat diidentifikasi pada awal, yang fitur verifikasi built-in akan ditambahkan untuk mengkonfirmasi keabsahan transaksi.

Sebagai contoh metode verifikasi, cek pembuat komputerisasi dikonfigurasi dengan batas emisi untuk pengguna tertentu, dan ini akan membutuhkan password petugas kontrol untuk koreksi kesalahan.

Tanggung jawab dijelaskan adalah contoh umum dari pekerjaan konsultan akuntansi ini. Deskripsi didasarkan pada lingkungan kerja saat ini dan tren bisnis saat ini. Dalam semua fungsi ini, perlu diingat bahwa pengetahuan up-to-date federal, hukum, dan syarat dan peraturan setempat, termasuk yang dikenakan sebagai pajak atau perusahaan pada publik, menambah nilai kualitas keahlian CPA.

 

Apa Itu Akuntansi Pajak (Tax Accounting) ?
Secara sederhana dapat didifinisikan sebagai “Bidang Akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan”.


Apa Peranannya Di Dalam Perusahaan ?
Pernannya didalam perusahaan adalah signifikan, yaitu :
1). Memberikan membuat perencanaan dan strategi perpajakan (dalam artian positif)
2). Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang.
3).Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan (mulai dari penialian/penghitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak, dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan.
4). Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik, sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.


Bagaimana Perkembangannya ?
Pada perusahaan bersekala menengah dan besar, kesadaran akan pentingnya akuntansi pajak telah ada dan diterapkan secara serius. Akan tetapi tidak sedikit perusahaan (apapun sekalanya) belum menyadari pentingnya akuntansi pajak. Ada kecendrungan untuk mengabaikan atau tidak mau pusing mengurusinya, sehingga diserahkan kepada konsultan, yang hampir pasti tidak mengetahui operasional perusahaan yang ditanganinya secara benar dan detail, yang sangat mungkin dapat menjerumuskan perusahaan.


Apakah diperlukan management dan staf atau petugas khusus di dalam perusahaan untuk akuntansi pajak ?
Mengingat eratnya keterkaitan antara akuntansi dengan perpajakan pajak (dan sebaliknya), implikasi dan konsekwensi setiap transaksi di perusahaan terhadap pajak, rasanya tidak berlebihan jika manajemen dan staf akuntansi pajak signifikan diperlukan di dalam perusahaan.

Sampai saat ini masih banyak perusahaan merangkapkan pegawai accounting (yang menangani laporan komersial) untuk menangani perpajakan juga.

Akibat sedikitnya pegawai accounting yang sungguh-sungguh memahami perpajakan ( bahkan untuk menghitunya pun masih banyak yang belum bisa), tidak punya cukup waktu untuk mengikuti perkembangan (perubahan) undang-undang dan peraturan perpajakan, banyak kejadian perpajakan tidak ditangani dengan baik.


Apa (bagaimana) kwalifikasi untuk manajemen atau staff akuntansi pajak (tax accounting) ?
Considering the accounting and taxation interlated, kwalifikasi ideal untuk petugas (manajemen & staff) akuntansi pajak hendaknya :

a). Minimal D3 Akuntansi atau D3 Pajak (untuk level staf) dan Sarjana untuk level Manajemen.
b). Minimal menguasai Akuntansi Keuangan (basic & Intermediate) untuk level staf dan bersertifikasi Akuntan Publik untuk level Manajemen.
c). Memegang sertifikasi Perpajakan (Brevet A & B) untuk level staff dan Brevet C untuk level Manajemen.
d). Mengikuti perkembangan (perubahan) Undang-Undang Perpajakan dan peraturan-peraturannya.


Berapa Gaji yang Ideal Untuk Petugas Akuntansi Pajak ?
Setara Book keeper atau Internal auditor untuk level staff
Setara Accounting Manajer untuk level Manajemen

 >>>>>''<<<<<

1] Bagaimana cara untuk menjadi seorang konsultan pajak?
Aturan konsultan pajak diatur di peraturan Menteri Keuangan PMK-111/PMK.03/2014. Persyaratan  menjadi konsultan pajak sebagai berikut :

  • Warga Negara Indonesia;
  • Bertempat tinggal di Indonesia;
  • Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/ Negara dan atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah;
  • Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • Menjadi anggota pada suatu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan memiliki Serfikat Konsultan Pajak brevert A,B,C dengan mengikuti ujian sertifikasi yang diadakan oleh penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak.

2] Apa saja tugas seorang konsultan pajak?

Tugas seorang konsultan pajak adalah memberi edukasi kepada klien tentang bagaimana cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

3] Bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar melek pajak?

Cara mengedukasi masyarakat agar melek pajak dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan, seminar, penyuluhan serta workshop.

4] Apa saja tantangan yang dihadapi oleh seorang konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya?

Tantangan yang dihadapi oleh konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya adalah apabila menemui masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak. Tugas konsultan mengedukasi, menjelaskan dan memberitahukan untung ruginya serta resiko terburuk yang akan dihadapi apabila sampai terkena pemeriksaan pajak. Masyarakat diberi arahan bagaimana cara paling hemat membayar pajak tanpa melanggar aturan.

5] Apakah untuk menjadi seorang konsultan pajak harus memiliki kualifikasi pendidikan tertentu?

Seorang konsultan pajak setidaknya harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :

  • Untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A, orang perseorangan harus memiliki ijazah paling rendah setidaknya Diploma III (D-III) program studi Akuntansi atau program studi Perpajakan atau ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan tinggi/ sekolah kedinasan.
  • Untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat B, orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A dan memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/ sekolah kedinasan.
  • Untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat C, orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B dan memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/ sekolah kedinasan.

6] Siapa saja yang menjadi klien konsultan pajak?

Yang  menjadi klien konsultan pajak adalah seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan yang membutuhkan jasa konsultan pajak.

Menjadi seorang konsultan pajak ternyata tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi terutama ketika mengedukasi masyarakat untuk melek pajak. Inilah konsultan pajak, tugas dan tantangannya.

 

 By Alex Campbell

With millions of small businesses across the region and an active community of accountants, Xero opened its Asia office last year. Today were at the Hong Kong roadshow with more than 250 of our partners.

xero product release

Released Jan 17

  • Preview Invoices
  • Change invoice reminder settings in bulk
  • Partner Toolkit in My Xero & Education Tool
  • Add Stripe as a payment option in Xero (NZ, Ireland, Singapore, Hong Kong)
  • Payroll updates
  • Leave Liability Report (NZ)
  • Statutory payments (UK)

 

MITRA KAMI